Jakarta -- Pemerintah menandatangani perjanjian penjaminan, dan regres proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam Proyek Satelit Multifungsi (SMF). Total nilai proyek mencapai Rp21 triliun. Nilai proyek itu mencakup kegiatan perancangan, konstruksi, peluncuran, operasi, hingga pemeliharaan selama masa konsesi 15 tahun. Rencananya, satelit bernama Satelit Republik Indonesia (SATRIA) ini akan mulai dibangun pada akhir 2019 oleh manufaktur satelit asal Perancis, Thales Alenia Space. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan proyek SMF merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018. Proyek ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat pondasi infrastruktur nasional demi mendongkrak aktivitas perekonomian masyarakat. "Saya yakin, membangun infrastruktur itu artinya menanam modal yang beberapa tahun mendatang akan mendukung penciptaan kegiatan ekonomi yang lebih baik di masyarakat kita," ujar saat menghadiri acara Penandatanganan KPBU SMF di Museum Nasional Jakarta, Jumat (3/5). Dengan teknologi internet berkecepatan tinggi yang bisa menjangkau hingga tingkat pedesaan, Darmin berharap masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Misalnya, dalam hal memotong mata rantai distribusi, petani bisa menggunakan aplikasi berbasis internet yang dapat menghubungkan antara petani dengan konsumen. "Yang mahal bagi petani kita itu adalah posisi tawar dia tidak ada," ujar Darmin. Di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan proyek SMF merupakan salah satu upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam menuntaskan persoalan konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan perbatasan. "Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang cukup menantang dalam penyediaan jaringan terestrial merupakan alasan utama sehingga teknologi satelit menjadi solusi yang tepat-guna dalam mengentaskan kesenjangan akses broadband internet," ujarnya. Berbeda dengan proyek-proyek satelit yang sudah ada sebelumnya, SATRIA dikhususkan untuk memberikan layanan internet berkecepatan tinggi. Pemerintah menargetkan SATRIA dapat selesai dan siap diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2022. Setelah sampai pada orbit 146 BT, SATRIA yang menggunakan frekuensi Ka-band dengan teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) dengan kapasitas frekuensi 150Gbps diharapkan dapat beroperasi di awal tahun 2023. Cakupan layanan SATRIA akan mencapai hampir 150 ribu titik layanan publik, yang terdiri dari sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dampak proyek SATRIA terhadap perekonomian juga akan dapat dirasakan melalui peningkatan online link dan jaringan komunikasi secara signifikan untuk UKM Transactional Center, proses e-Office, menurunkan biaya operasional, serta mempercepat dan memperbaiki layanan. Selain itu, satelit juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan jasa keuangan, informasi pasar, bisnis, dan kegiatan lainnya yang akan secara nyata mendorong perekonomian regional dan nasional. Di sektor pendidikan, SATRIA akan mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah, dan Pesantren. Di sektor kesehatan, SATRIA melayani 3.700 titik Puskesmas, Rumah Sakit, dan layanan kesehatan lainnya sehingga memiliki layanan internet cepat yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas layanan kesehatan terutama di daerah 3T. Kemudian, di sektor keamanan, satelit ini akan membantu TNI dan POLRI dalam memfasilitasi layanan internet cepat di 3.900 titik untuk memenuhi kebutuhan administrasi pertahanan dan keamanan yang dapat diandalkan. Di sektor pemerintah daerah, satelit akan mendukung 47.900 titik kantor desa/kelurahan dan kecamatan di Indonesia akan terhubung secara online sehingga pelayanan pemerintah berbasis elektronik (e-government) bisa dilaksanakan dengan cepat, efisien dan efektif. Terakhir, di sektor keuangan, satelit akan digunakan untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia. Terkait pembiayaan, proyek SATRIA menjadi proyek keempat Kemkominfo yang berhasil menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dengan skema ini, proyek tidak membebani anggaran negara secara langsung. Rudiantara menyebutkan total nilai proyeknya mencapai Rp21 triliun yang mencakup kegiatan perancangan, konstruksi, peluncuran, operasi, hingga pemeliharaan selama masa konsesi 15 tahun. Dalam lelang pengadaan proyek, konsorsium yang terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera telah ditetapkan sebagai pemenang. Keempatnya telah membentuk PT Satelit Nusantara Tiga pada 26 April 2019 lalu. Sementara itu, Kemkominfo berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). PII Jamin Risiko Investasi Proyek Selanjutnya, perusahaan pelat merah di bawah Kementerian Keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) berperan sebagai penjamin proyek ini. Direktur Utama PII Armand Hermawan pengembalian investasi proyek ini dilakukan melalui skema ketersediaan layanan (availability payment) dengan masa konsesi 15 tahun. Sumber : cnnindonesia.com